Tok! Sri Mulyani Anggarkan ‘Uang Urunan’ RI untuk Proyek KF21

KF-21 Boramae (Dok: © Republic of Korea Air Force)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI telah memastikan pembayaran cost share untuk proyek jet tempur siluman yang dikembangkan oleh Korea Selatan dan Indonesia, KF 21 Boromae atau yang dikenal sebagai KFX-IFX. Proyek jet tempur ini telah melakukan uji coba prototipe pada September lalu, di Korea Selatan.

Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Dwi Pudjiastuti Handayani menegaskan bahwa cost share untuk KF 21 Boromae sudah dialokasikan ke dalam APBN 2022 dan 2023.

“Tentang cost share utk KFX-IFX, dalam APBN 2022 & 2023 sudah dialokasikan,” tegasnya saat dihubungi CNBC Indonesia, Minggu (18/12/2022).

Terkait dengan pelaksanaannya pembayaran, semuanya telah diserahkan kepada Kemenhan. Sayangnya, Juru Bicara Menteri Pertahanan (Jubir Menhan) RI Dahnil Anzar Simanjuntak tidak menjawab pernyataan terkait dengan cost share tersebut.

Namun, Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) M. Herindra telah melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam RI) Mahfud MD pada 17 Oktober 2022. Pertemuan yang dilaksanakan secara tertutup ini membahas langkah lanjutan program KFX/IFX.

Sebulan sebelumnya, tepatnya pada 28 September 2022, M. Herindra menghadiri flight test dari KF-21 Boramae. Kehadiran dan diputuskannya anggaran cost share dari Kemenkeu menjadi pertanda jelas bahwa proyek ini berlanjut.

“Indonesia tetap berkomitmen untuk mendukung keberlanjutan program Pengembangan Bersama Pesawat Tempur KFX/IFX, dan meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara pemerintah RI dengan ROK”, tegas Herindra.

Hal ini disampaikannya saat bertemu dan memberikan arahan serta semangat kepada 37 personel engineer dari Indonesia di Kantor Pusat PT Korea Aerospace Industries (KAI) di Sacheon Air Base, Korea Selatan

Dia mengatakan Indonesia menargetkan mengirim 100 personil engineer, yang secara rotasi akan mengikuti program di Korea Selatan. Program ini sendiri telah dimulai sejak September 2021 dan diharapkan selesai pada pertengahan tahun 2026.

Sebagai catatan, proyek pengembangan pesawat tempur siluman telah diteken MoU-nya pada 15 Juli 2010. Namun, sempat mengalami penundaan karena adanya pergantian kepemimpinan politik di Korea Selatan. Kemudian, adanya masalah cost sharing.

Sekjen Kemhan periode 2010-2013 Marsekal (Purn) Eris Heryanto mengungkapkan bahwa penandatanganan cost sharing proyek ini dilakukan oleh antara KAI dan pemerintah Indonesia. Seharusnya ini dilakukan dengan pemerintah Korea. Sementara itu, KAI mitranya PTDI membuat work assignment agreement.

“Ini adalah rencana kegiatan pada saat EMD phase, sudah dimulai tahun 2016, kita harusnya mengirim (tenaga) teknik kita. Tapi di 2016-2017 itu, kita belum membayar cost share,” paparnya.

Indonesia, kata Eris, belum membayar cost share saat itu karena alokasi anggarannya berada di Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Menurut Eris, anggaran cost share saat itu harus dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang lebih penting.

“Akibatnya Kemenkeu gak bersedia mengganti sampai ada perintah dari Presiden. Itu kenapa kita gak bayar cost share,” tegasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*